RM.id Rakyat Merdeka - Untuk mewujudkan hutan lestari dan menyejahterakan masyarakat hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencetuskan Proyek Forest Investment Program 2 (FIP 2) atau Program Investasi Hutan Proyek II. Proyek yang dimulai sejak 2017 ini didukung Bank Dunia dan Danida.
FIP 2 telah dilaksanakan di 10 wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di 8 provinsi dan bermitra dengan 95 Kelompok Tani Hutan (KTH) terseleksi yang memiliki usaha berbasis hutan. Ke-95 KTH ini mendapat bantuan investasi untuk meningkatkan produk dan skala bisnisnya menuju kemandirian.
“Proyek ini telah menstimulus geliat ekonomi masyarakat sekitar hutan, sehingga kesejahteraan mereka meningkat,” kata Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan KLHK/Executing Agency (EA) Proyek FIP 2, Drasopolino.
Draspolino menjelaskan, Proyek FIP 2 ini melibatkan berbagai pihak. Dari target 95.000 orang penerima manfaat, kini sudah menyasar 110.581 orang. Di antaranya, pegawai KPHP dan masyarakat luas yang berada di lokasi kegiatan proyek di kawasan KPHP, seperti KTH dan masyarakat sekitar.
Selain memberikan bantuan sarana prasarana, seperti mesin produksi dan pengemasan produk olahan, proyek ini juga mensyaratkan keterlibatan perempuan. Proyek FIP 2 juga telah menorehkan prestasi peningkatan kapasitas bagi kelembagaan KPHP dan 95 KTH. Drasopolino berharap, capaian ini diapresiasi tidak saja oleh KLHK dan Proyek FIP 2, tetapi juga semua pihak.
Pada 21-24 Maret 2022, Rakyat Merdeka berkesempatan mengunjungi salah satu KPHP. Yakni, KPHP Kendilo yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kehutanan Kalimantan Timur. Kantor KPHP Kendilo terletak di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. KPHP Kendilo memiliki 10 KTH, yakni: Gawi Sabumi, Aper Sejahtera, Gunung Sampi Jaya, Alas Taka, Nyungen Jaya, Pudak Jaya, Niung Jaya, Sei Pilian, Bawo Baras, dan Aji Makmur.
Kepala KPHP Kendilo UPTD Kehutanan Kalimantan Timur Muhammad Hijrafie mengatakan, wilayahnya memiliki hutan seluas 137.495 hektar. Dengan jumlah pegawai 46 orang, yang terdiri atas 21 ASN dan 25 kontrak. “Itu artinya, satu pegawai harus mengawasi dan mengelola 2.989 hektar hutan,” kata Rafie, sapaan akrab Muhammad Hijrafie.
Dengan keterlibatan masyarakat yang tergabung dalam KTH, selain meringankan pekerjaan KPH, juga melestarikan hutan. Sebab, dengan FIP 2, rasa memiliki dan keinginan untuk melestarikan hutan anggota KTH akan tumbuh. “Mereka yang sebelumnya merambah hutan, kini justru menjadi pelestari hutan,” ujarnya.
Untuk mendukung usaha KTH, KPHP Kendilo membentuk manajemen pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Dengan membuat standar operasional prosedur yang efektif dan efisien untuk mengelola komoditas HHBK. Selain itu, mendorong KTH mengedepankan pola wirausaha serta lebih berani dan kreatif menjalankan usaha bisnis HHBK.
Program FIP 2 ini, lanjut Rafie, sudah menghasilkan dan dinikmati para anggota KTH. “Sebab yang kami programkan itu memang harus bisa dijual produknya. Dan beberapa sudah menghasilkan, tapi tantangannya itu harus membina dan memastikan pasarnya,” ucapnya.
Rafie menerangkan, pernah para petani disuruh menanam pohon jati. Namun setelah itu, mereka ditinggalkan begitu saja. “Nah pas mau panen, petani ini bingung, mau jual ke mana hasil budidayanya” bebernya.
Dari pengalaman tersebut, Rafie pun berupaya mencarikan pasar untuk menjual produk KTH. Tak hanya di dalam, dia juga tengah menjajaki dengan pihak luar negeri. Tentu saja, agar produk KTH dapat dipasarkan hingga mancanegara, kualitas produk harus sesuai standar internasional. Untuk itu, Rafie pun menggandeng Universitas Mulawarman, Samarinda.
Pada 31 Desember tahun ini, Program FIP 2 akan berakhir. “Insya Allah kami sudah komitmen, kami dari KPHP Kendilo akan terus melanjutkan program ini. Salah satunya, kami akan mengalokasikan anggaran APBD kami untuk mendukung kegiatan-kegiatan pendampingan kepada masyarakat, pembinaan, kemudian pengembangan hasil-hasil produksi dari HHBK kita,” ucapnya.[DRS]
Sumber : rm.id
